Peran Politis Gereja

Saya mau membagikan tentang kedatangan Kepala Biro (Kabiro) Oikumene HKBP ke sermon pelayan full-time pada hari Senin, 22 April 2013 di kantor Distrik I Tabagsel – Sumbar Regional I (Tabagsel). Beliau datang untuk mensosialisasikan gagasan baru dari Biro Oikumene HKBP. Beliau mengemukakan kecenderungan pelayan HKBP yang agak menarik diri dari dunia politik dengan memberikan stigma tertentu dan menjaga khotbah-khotbah agar tidak terlalu menyentuh dunia politik.

Lalu Kabiro menegaskan bahwa sebenarnya seluruh aspek kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari politik yang diidentikkan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Segala sesuatu yang ada di sekitar kehidupan manusia (warga; termasuk jemaat) ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Pendidikan, ekonomi, hukum dan peradilan, keamanan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, gereja hidup di dalam politik dan bergerak di dalam alur perjalanannya.

Iman kepada Kristus sebagai Raja Gereja dan Raja Dunia mengantarkan kita kepada pemahaman bahwa karya Tuhan tidak boleh dibatasi dengan dinding gereja. “Wilayah kerja” Tuhan mencakup seluruh dunia, dan oleh karena itu tentu ada juga di luar gereja termasuk di dalam setiap kebijakan pemerintah. Sebab kita mengimani Yakobus 1:17, “Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang…” Gereja sebaiknya mendekatkan diri kepada politik tanpa bermaksud untuk meleburnya, dengan tujuan yang jelas: upaya untuk menghadirkan Syalom.

Peran politis gereja

Peran politis gereja berangkat dari keprihatinan atas pergumulan masyarakat dan bangsa yang menjadi tantangan bersama dan merupakan tanggungjawab bersama pula. Kesejahteraan yang masih jauh dari kehidupan bangsa menggemakan kembali panggilan kepada gereja. Kesejahteraan itu adalah salah satu ciri Kerajaan Allah (Syalom), dengan demikian maka mengupayakan kesejahteraan merupakan panggilan yang bersifat teologis. Sebab kita juga senantiasa berdoa agar Kerajaan Allah segera datang (“datanglah KerajaanMu,” itulah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang kemudian disebut dengan Doa Tuhan atau Doa Bapa Kami, Mat. 6:9-13).

Selain itu Kabiro juga mengajukan apa yang disebut dengan teopolitis, tentang panggilan teologis untuk masuk ke dalam dinamika proses pengambilan kebijakan untuk kebaikan bersama. Kemudian memperkenalkan Kristoteosentris, yang beberapa tahun lalu mendapatkan penghargaan internasional.

Kabiro ditemani oleh seorang aktivis dari Jakarta yaitu ibu Anita Lubis yang memperlengkapi presentasi yang disampaikan oleh Kabiro dari sisi praktisnya. Beliau berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang politik dan tentang proses pengambilan kebijakan di pemerintahan. Pemerintah harus melindungi dan mengupayakan kesejahteraan masyarakat sesuai kebutuhan yang berbeda-beda dari setiap warga negara. Dalam konteks pluralisme budaya maupun keyakinan, tentu sangat penting adanya perwakilan dari setiap warga sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Untuk itu, maka gereja (jemaat) harus hadir dalam proses pemilihan (pemilu maupun pemilukada) untuk menyampaikan aspirasinya. Mengingat hal tersebut, beliau menekankan bahwa setiap warga harus dilindungi haknya untuk mendapatkan akses menjadi pemilih. Gereja juga berkewajiban mengingatkan jemaat untuk memperlengkapi diri dalam rangka pemilihan tersebut, begitu juga mengingatkan unsur-unsur terkait untuk memberikan hak kepada jemaat untuk memilih.

Selain pelayan penuh-waktu di regional I Tabagsel, sermon dan sosialisasi ini dihadiri oleh Pengurus Parompuan Distrik (PPD) dan ketua Persekutuan Pengurus Naposobulung Distrik (PPND), Sdr. Jhony Frenky Simanjuntak, ST.